BAWASLU KABUPATEN KENDAL

Dibuka Pendaftaran Pengawas Sebanyak 3.445 TPS di Kendal

2019-02-01T17:49:00.001-08:00

KENDAL — Menghadapi masa pungut hitung suara Pemilu dibutuhkan 3.445 Pengawas TPS di seluruh Kabupaten Kendal. Untuk itu Bawaslu Jateng mengajak masyarakat Kabupaten Kendal menjadi Pengawas TPS (PTPS).
Ajakan tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Jateng Sri Sumanta kala mendatangi Kantor Bawaslu Kendal.
“Mari masyarakat Kabupaten Kendal kita wujudkan Pemilu berintegritas dengan cara menjadi Pengawas TPS,” ajak Sri Sumanta, Jum’at, (1 Pebruaru 2019) petang.
Sri Sumanta yang juga Kordiv SDM Bawaslu Jateng ini menerangkan bahwa tugas PTPS sangat mulia.
“Dengan adanya PTPS akan meningkatkan kualitas demokrasi. Agar proses Pemilu berjalan baik sesuai aturan,” lanjutnya.
Apa syaratnya? “WNI berusia paling rendah 25 tahun dan pendidikan SLTA atau sederajat. Bukan anggota parpol. Serta, punya integritas, jujur dan adil,” lanjut Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani.
Odilia menerangkan bahwa masa pengumunan pendaftaran mulai Senin, 4 Pebruari 2019.
“Tanggal 4 sampai 10 Pebruari masa pengumuman. Tanggal 11 sampai 21 masa pendaftaran dan penerimaan berkas,” terang Odilia.
Adapun keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan terdekat.(AM)

Ratusan Tokoh Siap Jaga Kondusivitas Kendal Semasa Pemilu

2019-01-30T21:45:00.002-08:00

KENDAL — Jelang siang Pendopo Kecamatan Weleri, Kendal, dipadati ratusan orang. Massa tersebut adalah peserta Rakor Masalah Strategis dan Aktual gawe yang dibidani Kesbangpol Kendal, Rabu, (30 Januari 2019).
Rame karena acara tersebut mengundang tiga ratus tokoh masyarakat dari Kecamatan Ringinarum, Gemuh dan Weleri. Seperti, forkomincam, kepala desa, MUI, ormas keagamaan dan pemuda, takmir masjid sampai tokoh lintas agama.
Tiga orang didapuk sebagai pembicara. Yakni, Ketua MUI Asro’i Thohir, Ketua FKUB Ubaidillah dan Anggota Bawaslu Arief Musthofifin.
Bawaslu Kendal secara tegas menyampaikan kondusivitas Pemilu terdapat dalam ketaatan terhadap aturan.
“Di antara tolok ukur keberhasilan Pemilu adalah ketaatan terhadap aturan. Taat aturan akan berbuah situasi kondusif di Kabupaten Kendal,” seru Kordiv Hukum Bawaslu Kendal Arief Musthofifin.
Sebaliknya, menurut Arief, situasi tidak akan kondusif jika banyak yang melanggar aturan terkait Pemilu.
Sementara bagi Asro’i yang juga dosen UIN Walisongo ini mengingatkan bahwa masyarakat Kendal beraneka ragam.
“Masyarakat kita ini beragam. Tadi bupati dan kapolres cara berpendapatnya juga tidak sama. Tetapi, tujuannya sama, yaitu mempererat kerukunan masyarakat Kendal,” kata Asro’i Thohir.
Tambah Asro’i, Pemilu jangan sampai menjadi alasan perpecahan di masyarakat.
“Pemilu, untuk memilih lima kertas suara besok, paling lama lima menit. Maka, kita jaga kerukunan. Sepakat?” tanya Asro’i yang serentak diamini peserta.
Senada dengan Asro’i, disampaikan pula oleh Ketua FKUB Kendal Ubaidillah.
“Weleri bisa menjadi contoh kerukunan. Harus kita jaga kondisi Weleri yang kondusif ini. Jaga selalu persatuan,” pesan Ubaidillah

/HUmas BAwaslu Kendal

Bawaslu Kendal Awasi Puluhan Kampanye dalam Seminggu

2019-01-28T17:59:00.001-08:00

KENDAL — Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kendal menyampaikan rilis bahwa lembaganya dalam satu minggu lalu telah mengawasi puluhan kampanye.
“Tidak kurang tiga puluh titik pelaksanaan kampanye kami awasi dalam seminggu lalu. Terhitung hari sejak Rabu sampai Minggu,” kata Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kendal Arief Musthofifin, Senin, (28 Januari 2019) siang.
Jumlah pengawasan yang disebutkan anggota Bawaslu Kendal termuda yang kerap disapa Mas Arief ini baru berdasarkan yang tertera dalam surat pemberitahuan.
“Tiga puluh tadi sesuai STTP kampanye saja. Belum ditambah pengawasan kegiatan non-kampanye, baik yang terjadwal maupun insidental,” lanjut Mas Arief.
Dicontohkannya, selain kampanye, juga pengawasan seperti haul akbar, pengajian maulid, rapat RT/RW, pertemuan ibu-ibu PKK, pelatihan wirausaha, dan sebagainya.
“Karena yang non-kampanye juga kami anggap rentan disusupi kepentingan kampanye. Jadi, sewaktu-waktu ada kegiatan masyarakat, kami awasi,” tambah Mas Arief.
Kondisi demikian, yakni mengawasi setiap kegiatan masyarakat langsung diamini Sulhanudin, anggota Panwaslu Kangkung.
“Memang kami harus selalu siaga. Sewaktu-waktu terjun lapangan mengawasi, kegiatan kampanye atau bukan kampanye. Tidak kenal pagi, siang, malam atau tengah malam. Tak jua panas terik atau hujan angin dan banjir. Tidak ada istilah tanggal merah,” sergah Sulhanudin.
Bagi Sulhanudian, meskipun bergiat tak kenal waktu dan tergolong cukup berat, semua dijalaninya dengan gembira.
“Pengawasan Pemilu dibilang berat ya berat. Tetapi semua jadi mudah, jadi ringan, karena kami lakoni dengan riang gembira,” pungkasnya

/Humas Bawaslu Kendal

sumber: http://jateng.bawaslu.go.id/2019/01/28/bawaslu-kendal-awasi-puluhan-kampanye-dalam-seminggu/

Di Kaliwungu, Bawaslu Kendal Minta Anak-Anak Tinggalkan Lokasi Kampanye

2019-01-27T18:34:00.002-08:00

KENDAL — Ada kejadian menarik saat kampanye caleg DPR pusat di Kaliwungu, Kendal, Sabtu, (26 Januari 2019) siang. Yaitu, saat Bawaslu meminta anak-anak meninggalkan lokasi kampanye caleg di dua tempat.
Pertama, dalam kampanye calon anggota DPR RI dari Partai Berkarya Siti Annisa Tri Hapsari, di Pabrik Sagu Mutiara. Kedua, saat kampanye caleg DPR pusat dari Partai Nasdem Hans Hosman, di Perum Pantura Regency. Kedunya berada di Kecamatan Kaliwungu.
“Kami awasi tadi anak Annisa Trihapsari yang belum punya hak pilih ada di lokasi kampanye ibunya. Di tempat berbeda, juga ada beberapa anak-anak di lokasi kampanye Hans Hosman,” kata Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani.
Lantas, Bawaslu Kendal bersama Panwaslu Kaliwungu lakukan langkah pencegahan. Meminta anak-anak tadi tinggalkan lokasi kampanye.
“Kami minta panitia agar anak-anak yang di lokasi kampanye segera tinggalkan tempat. Karena kampanye dilarang melibatkan WNI yang tidak punya hak pilih,” lanjut Odilia.
Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Panwaslu Kaliwungu Soenoto SJ. Soenoto menerangkan pihaknya turut mencegah pelanggaran tersebut.
“Kami tadi mengawasi. Juga mencegah agar anak Annisa Trihapsari dan anak-anak yang ada di kampanye Hans Hosman meninggalkan lokasi,” kata Soenoto.
Pencegahan pelanggaran tersebut direspon baik peserta Pemilu. Anak-anak yang ada di lokasi kanpanye dibawa ibunya meninggalkan tempat.
Atas kejadian ini Bawaslu Kendal dan Panwaslu Kaliwungu segera ingatkan para caleg.
“Setelah kampanye, kami ingatkan agar hal serupa tidak terjadi lagi. Pastikan dulu tidak ada potensi pelanggaran baru laksanakan kampanye,” tambah Kordiv Hukum Bawaslu Kendal Arief Musthofifin yang juga di lokasi

/Humas Bawaslu Kendal

Pemantau Pemilu

2019-01-25T18:32:00.004-08:00

Ayo, Mendaftar Sebagai Pemantau Pemilu 2019
Informasi Terkait Pendaftaran Pemantau Pemantau Pemilu di Tingkat Jawa Tengah:
1. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.
2. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.
3. Pemantau Pemilu yang dapat dilaksanakan oleh pemantau pemilu dalam negeri adalah Pemantau Pemilu provinsi dan Pemantau Pemilu kabupaten/kota.
4. Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan:

berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah
bersifat independen
mempunyai sumber dana yang jelas
terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

5. Tata cara Akreditasi Pemantau Pemilu dilaksanakan melalui tahapan:

pendaftaran;
penelitian administrasi; dan
Akreditasi.

6. Pendaftaran Pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara
7. Cara pendaftaran :

Pemantau pemilu mengajukan permohonan kepada bawaslu provinsi atau bawaslu kab/kota. Draf permohonan mencakup berikut ;
akta pendirian dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau sebutan lain
profil organisasi/lembaga
memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan
nomor pokok wajib pajak organisasi/lembaga
nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilu
alokasi anggota Pemantau Pemilu yang akan ditempatkan ke daerah
rencana dan jadwal pemantauan pada tahapan Pemilu
rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau
nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab Pemantau Pemilu yang dilampiri pas foto diri terbaru
surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu
surat pernyataan mengenai independensi lembaga Pemantau Pemilu yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain lembaga Pemantau Pemilu.
Setelah draf permohonan lengkap, kemudian mengisi formulir. Bagi Pemantau Pemilu daerah provinsi, permohonan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan ketentuan wilayah pemantauan paling sedikit di 2 (dua) kabupaten/kota; atau bagi Pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota, permohonan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota.
Bawaslu Provinsi melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan administrasi Pemantau Pemilu nasional dan Pemantau Pemilu daerah provinsi. Penelitian kelengkapan administrasi Pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi
Formulir bisa diunduh di bawah ini
DOWNLOAD FORMULIR WORD

Relawan Capres di Kendal Akui Deklarasi Dukungan Tidak Sesuai Aturan

2019-01-23T02:15:00.005-08:00

KENDAL — Bawaslu Kendal lakukan klarifikasi terhadap Relawan Cakra 19 Kendal pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf dalam Pemilu 2019, Rabu, (23 Januari 2019) pagi.
Koordinator Cakra 19 Kendal, Mashuri, nampak di ruangan Penindakan Pelanggaran Bawaslu ditemani Niam Ubaidillah, anggotanya.
“Tadi dalam klarifikasi Mashuri mengakui tidak tahu tata cara, prosedur dan aturan kampanye. Dia juga mengakui tidak pernah mengirim pemberitahuan ke Polres dan tembusan ke Bawaslu terkait Deklarasi Dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf di Sae Inn, Senin lalu,” kata Kordiv Penindakan Pelanggaran Ubaidillah usai klarifikasi.
Padahal, menurut Ubaidillah, segala aktivitas terkait Pemilu apalagi kampanye, harus ada pemberitahuan ke Polres maksimal tiga hari sebelum pelaksanaan.
“Mestinya harus disampaikan pemberitahuan dulu karena ada unsur kampanye. Meskipun mereka mengklaim sekadar silaturrahmin, unsur kampanye ada,” lanjut Ubaidillah.
Dalam klarifikasi juga terkuak Cakra 19 Kendal belum punya sekretariat khusus. Juga sebagai organisasi relawan belum didaftarkan ke KPU.
“Cakra 19 Kendal belum punya sekretariat khusus. Alamatnya hanya mengikuti alamat di mana koordinatornya tinggal. Belum juga diberitahukan atau didaftarkan ke KPU Kendal,” tambah Kordiv Hukum, Data dan Informasi Arief Musthofifin selepas meminta klarifikasi Cakra 19.
Bahkan, tambah Arief, Mashuri sebagai Koordianator Cakra 19 Kendal tidak tahu dan tidak kenal siapa ketua Cakra 19 di tingkat pusat.
“Iya, tadi dia sebut tidak tahu pimpinan pusatnya. Apakah di pusat punya badan hukum atau tidak, juga tidak tahu,” terang Anggota Bawaslu yang kerap disapa Mas Arief ini.
Selanjutnya Bawaslu Kendal menyatakan, selain klarifikasi, juga sampaikan edukasi kepada Cakra 19.
“Kami sampaikan bahwa setiap kegiatan terkait kampanye harus ada pemberitahuan. Silahkan konsultasikan ke Bawaslu. Kami terbuka. Jangan karena tidak tahu aturan, malah terjebak pada pelanggaran hukum. Akan repot sendiri,” timpal Ubadillah.
Nah, apa sanksinya? “Hasil klarifikasi masih kami kaji. Sanksi atau hukumannya jika bersalah ya nanti setelah kami plenokan,” tutup Ubaidillah

Sumber: http://jateng.bawaslu.go.id/2019/01/23/relawan-capres-di-kendal-akui-deklarasi-dukungan-tidak-sesuai-aturan/

Bawaslu Kendal Undang Klarifikasi Relawan Capres

2019-01-23T02:14:00.001-08:00

KENDAL — Deklarasi Relawan Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf oleh Cakra 19 Kabupaten Kendal yang baru-baru saja digelar di Hotel Sae Inn menuai dugaan pelanggaran dari Bawaslu Kendal. Selanjutnya, Bawaslu mengundang tim Cakra 19 Kendal untuk dimintai klarifikasi.
“Hari ini kami kirim surat resmi nomor 2 berisi undangan klarifikasi ke Tim Relawan Cakra 19 Kabupaten Kendal,” kata Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani, Selasa, (23 Januari 2019) siang.
Dari surat yang dikirim Bawaslu tersebut terlihat Tim Cakra 19 Kendal diundang untuk hadir besok pagi di Kantor Bawaslu Kendal.
“Kami harap besok, Rabu, 23 Januari 2019, Relawan Cakra 19 datang ke kantor Bawaslu Kendal, di Jl. Kyai Gembyang No. 23. Tepat Pukul 9 pagi,” lanjut Odilia.
Undangan dalam rangka klarifikasi dugaan pelanggaran Pemilu tersebut khususnya untuk bertemu Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Ubaidillah.
“Kami duga deklarasi dukungan Cakra 19 Kendal kepada Paslon Capres 01 lalu tidak sesuai prosedur. Ada aturan yang dilanggar,” kata Ubaidillah pria berkumis ini.
Lanjut Ubaid, undangan klarifikasi yang telah dilayangkan Bawaslu tadi dalam rangka mendalami dugaan tersebut.
“Proses klarifikasi yang akan dilakukan Bawaslu ini kami harap dipatuhi. Untuk mendalami dugaan pelanggaran. Karena Pemilu ini ada aturannya, kampanye juga ada tata cara dan mekanismenya yang harus dipatuhi,” terang Ubaidillah di kantornya.

Sumber: http://jateng.bawaslu.go.id/2019/01/23/bawaslu-kendal-undang-klarifikasi-relawan-capres/

Bawaslu Kembali Tertibkan APK Langgar Aturan Pemasangan

2019-01-16T22:29:00.002-08:00

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kabupaten Kendal menertibkan Alat Peraga kampanye (APK) yang menyalahi aturan pemasangan dan ukurannya. Sedikitnya ada tiga puluh sembilan APK dengan berbagai jenis dilepas Bawaslu, Satpol PP dan kepolisian, Selasa (15/01/2019).

Bawaslu Kendal kembali menertibkan APK pemilu presiden dan calon legislatif. Penertiban dilakukan secara serentak se-kabupaten. Untuk panitia pengawas pemilu di masing-masing kecamatan menertibkan semua APK yang melanggar.

Sedangkan Bawaslu Kendal bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian menyisir jalur Pantura dan jalan Provinsi. Mulai dari kecamatan Kendal, Patebon, Weleri, Sukorejo, Patean, Boja dan Kaliwungu. Semua APK yang belum dilepas Panwascam langsung ditertibkan.

Semua alat peraga kampanye langsung dibawa ke kantor Bawaslu kabupaten Kendal. Untuk dijadikan alat bukti sebagai pelanggaran administrasi.

Sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Penertiban dilakukan secara serentak di 20 kecamatan.

Menurut koordinator divisi penindakan Bawaslu Kendal Ubaidillah mengatakan. “Semua APK yang menyalahi aturan langsung kami turunkan, sebab pihak Bawaslu maupun Panwascam sudah memberikan surat peringatan kepada peserta pemilu. Namun karena tidak dipindah, maka Panwas dan Satpol PP berhak untuk menurunkan semua APK yang melanggar aturan. Dan hasilnya ada 39 APK yang diturunkan Bawaslu,” katanya.

Bawaslu Kendal juga mengimbau kepada partai politik atau calon legislatif, agar tidak memasang APK di taman, jangan dipaku di pohon di tiang listrik, dan ditempat yang tidak sewajarnya. Boleh memasang namun tidak ditempat yang dilarang,” jelasnya. (Novi)

Sumber: http://analisapublik.com/2019/01/15/bawaslu-kembali-tertibkan-apk-langgar-aturan-pemasangan/

Menguatkan Barisan Bawaslu, Polres dan Kejari Kendal Hadapi Pidana Pemilu

2019-01-16T00:41:00.000-08:00

KENDAL — Hingga berita ini dirilis memang belum ada dugaan pelanggaran pidana Pemilu di Kabupaten Kendal. Namun, Bawaslu, Polres dan Kejari Kendal yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, tetap menguatkan barisan guna menghadapi segala kemungkinan ke depan.

“Gakkumdu Kendal selalu merutinkan pertemuan bulanan untuk membahas aturan terkait pidana Pemilu. Studi kasus dan studi regulasi,” kata Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kendal Ubaidillah, Rabu, (16 Januari 2019) siang.

Ubaidillah menyontohkan, seperti pertemuan bulanan Sentra Gakkumdu tempo hari yang membahas suatu kasus money politics di Boyolali yang tengah disidangkan.

Sementara unsur Gakkumdu dari Polres Kendal AM Tohari menyoroti pola kampanye dengan janji-janji. Misalnya, dijanjikan sarana tempat ibadahnya dibangunkan. Yang mana janji seperti itu masuk difinisi politik uang karena menjanjikan.

Sedangkan yang menjadi tantangan ke depan dalam pembuktian dugaan pelanggaran pidana Pemilu menurut Jaksa pada Kejari Kendal Edy Budiyanto adalah unsur kesengajaan.

“Salah satu unsur penting dalam pembuktian yaitu dengan sengaja. Ada niat, ada kesengajaan. Kadang bagi kita itu sengaja, namun hakim berpendapat lain,” ujar Edy Budiyanto.

Proses penegakan pidana Pemilu memang panjang. Namun, Sentra Gakkumdu Kendal berkomitkan melaksanakannya sesuai tahapan proses yang harus dilalui.

sumber: http://jateng.bawaslu.go.id/2019/01/16/menguatkan-barisan-bawaslu-polres-dan-kejari-kendal-hadapi-pidana-pemilu/

Sosialisasi Pengawas PEMILU Partisipatif BAWASLU Kabupaten Kendal Dimeriahkan Dengan Pertunjukan Seni Singo Barong

2019-01-06T19:39:00.000-08:00

Pada Hari Minggu, 6 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten Kendal Melaksanakan Sosialisasi Pengawas PEMILU Partisipatif Dengan Cara Membagikan Poster dan Stiker Kepada Masyarakat Kabupaten Kendal di sekitar Alun-alun Kabupaten Kendal. Tepatnya di depan Shelter/ Di samping Polsek Kota Kendal. Acara Ini dimulai sejak pukul 06:00 WIB.

Acara Ini Dimeriahkan Dengan Pertunjukan Seni Singo Barong Yang Berasal Dari Desa Cepiring. Acara Ini Membuat Para Masyarakat Tertarik dan Menonton Pentas Kesenian Singo Barong Serta Mendengarkan Orasi Yang Disampaikan Oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Kendal. Dalam Acara Ini Komisioner Bawaslu Kabupaten Kendal Menyampaikan Orasi Untuk Mengajak Masyarakat Untuk Menjadi Pengawas Partisipatif Dengan Menolak Money Politik, Menolak Berita Hoax, Menolak Ujaran Kebencian, dan Menolak Isu Sara.
Dalam Acara Ini Juga Komisioner Bawaslu Kabupaten Kendal Juga Mengingatkan Masyarakat Tentang Aturan Yang Dilarang Dalam Kampanye Serta Mengajak Masyarakat Untuk Bersama-Sama Menyukseskan Pemilu Yang Jujur, Adil, Dan Bersih, dan Apabila Masyarakat Menemukan/ Menjumpai Adanya Pelanggaran Pemilu Diharapkan Agar Dapat Melaporkan Ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kendal atau Dapat Juga Melaporkan Ke Kantor Panwaslu Tingkat Kecamatan ataupun Tingkat Desa.

Ada Spanduk Caleg Mejeng, Konser Dangdut di Kendal Ditertibkan Bawaslu

2019-01-05T19:10:00.004-08:00

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kendal tertibkan konser musik dangdut yang dihadiri artis Rena KDI di desa Purwokerto, Patebon, Kendal, Sabtu (5/1). Penertiban dilakukan, lantaran di arena konser terdapat enam spanduk calon legislatif (caleg) Kabupaten Kendal.
"Jadi kami hanya menertibkan saja. Sebelum acara musik dangdut mulai kami minta panitia untuk melepas spanduk caleg DPRD Kendal Hermanu Rizal. Soalnya ijinya tidak ada kampanye," kata Kordiv Hukum dan Datin Bawaslu Kendal, Arief Musthofifin saat dikonfirmasi merdeka.com, Sabtu (5/1).
Dalam pengawasan, Bawaslu sendiri langsung terjun di lokasi dan melakukan pencegahan adanya spanduk caleg itu terpasang saat kegiatan musik dangdut berlangsung. Panitia yang mentaati langsung melepas spanduk dilokasi konser.
"Mereka akhirnya patuh dan melepas spanduk caleg DPRD Kendal itu sebelum konser dangdut dimulai," terangnya.
Terkait, spanduk terpasang dalam acara musik dangdut yang dihadiri Rena KDI, pihaknya langsung meminta klarifikasi terhadap caleg DPRD Kendal dari partai Gerindra.
"Dari hasil klarifikasi yang bersangkutan (Rizal) tidak mengetahui kalau spanduk itu terpasang. Tahunya ada relawan minta spanduk ya dikasih," jelasnya.
Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani mengaku atas kejadian tersebut meminta semua anggota Bawaslu beserta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Patebon meminta untuk mengawasi potensi pelanggaran saat acara berlangsung.
"Kami sudah lakukan tugas pengawasan di lokasi, dan memastikan dalam pelaksanaan dangdut tidak ada potensi pelanggaran. Semua mematuhi, jika kalau ada pelanggaran segera untuk dicegah," kata Odilia Amy Wardayani.

Sumber:
https://m.merdeka.com/peristiwa/ada-spanduk-caleg-mejeng-konser-dangdut-di-kendal-ditertibkan-bawaslu.html

PANWASLU PATEBON KENDAL Tertibkan Konser Rena KDI

2019-01-05T19:05:00.000-08:00

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tertibkan konser musik dangdut yang dihadiri artis Rena KDI di Desa Purwokerto kecamatan tersebut, Sabtu, (5/1)

Penertiban dilakukan lantaran di arena konser didapi spanduk caleg Kabupaten Kendal.

"Kami dapati ada enam spanduk caleg DPRD Kendal atas nama Hermanu Rizal di arena konser Rena KDI. Sebelum konser mulai, kami minta panitia melepas karena ijin yang disampaikan tidak ada kampanye," terang Anggota Panwaslu Patebon Akhmad Sodiq di arena konser.

Sodiq menerangkan, atas pencegahan tersebut akhirnya panitia suka rela melepas. "Mereka suka rela melepas sore hari sebelum konser," lanjut Sodiq.

Atas kejadian itu Panwaslu Patebon langsung datangi Hermanu Rizal untuk dimintai keterangan.

"Pak Rizal mengaku tidak tahu menahu atas pemasangan sepanduk di area konser itu. Tahunya ada relawan minta sepanduk ya dikasih," ungkap Ketua Panwaslu Patebon Ragil Imam Subagyo.

Mendengar informasi demikian pimpinan Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani, Ubaidillah, Arief Musthofifin dan Firman T. Subagyo langsung datangi lokasi pagelaran dangdut Rena KDI.

"Kami ke sini memestikan lagi tidak ada unsur kampanye. Karena memang ijin acara bukan kampanye. Tadi juga kami sampaikan ke Panwas Patebon potensi pelanggaran segera dicegah. Dan sudah ditertibkan," tandasnya. [hen]

sumber:

http://www.rmoljateng.com/read/2019/01/05/15666/Panwaslu-Patebon-Kendal-Tertibkan-Konser-Rena-KDI-

Bawaslu Kendal Kembali Sweeping Angkot Branding Alat Peraga Kampanye

2019-01-04T04:17:00.003-08:00

Bawaslu Kendal kembali melakukan sweeping angkutan umum yang berbranding alat peraga kampanye, Jumat (4/1/2019) siang.

Dalam sweeping tersebut petugas gabungan berhasil mencopot puluhan branding kampanye di angkutan umum yang melanggar aturan kampanye.

"Sejak kemarin kami sudah turun lapangan bersama Satpol PP dan Dishub untuk penertiban gambar kampanye di angkutan umum. Hingga selesai hari ini ada 54 branding angkutan umum berhasil ditertibkan," kata Kordiv Penindakan Pelanggaran Ubaidillah beberapa saat lalu.

Ubaidillah mengatakan, terdapat beberapa macam kendaraan yang melanggar, terdiri dari branding angkutan mini, colt dan bus besar.

"Ada 3 bus besar pintu dua, 2 colt dan 49 mobil mini jenis Carry yang kami minta kesadaran supir melepas gambar kampanyenya. Mereka dengan rela melepas," paparnya.

Hal demikian dilakukan Bawaslu Kendal juga sebagai pendidikan politik bagi masyarakat tentang kampanye yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Dalam penertiban ini kami sekaligus mengedukasi supir bahwa branding kampanye di angkutan umum langgar aturan Pemilu. Kami minta kesadarannya melepas," tambah Katua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani.

Hanya saja giat penertiban ini belum menembus angka 61 angkutan umum sebagaimana ditargetkan.

"Menurut data temuan kami ada 61 angkutan umum dibranding kampanye. Sementara baru ditemukan dalam penertiban 54. Namun, menurut informasi sebagian mereka telah melepas sendiri. Bagus itu," tandasnya. [jie]

sumber: http://www.rmoljateng.com/read/2019/01/04/15628/Bawaslu-Kendal-Kembali-Sweeping-Angkot-Branding-Alat-Peraga-Kampanye-

Bawaslu dan Tim Gabungan Razia Angkot Mobil Branding Caleg dan Capres

2019-01-04T03:24:00.000-08:00

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan tim gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Polres Kendal merazai angkutan kota (angkot) yang memasang stiker bergambar pasangan capres-cawapres dan calon anggota legislatif.

Razia yang digelar di Terminal Bus Weleri Kendal itu mengundang perhatian sopir dan pengunjung terminal. Para petugas gabungan meminta sopir angkutan untuk melepas stiker caleg dan gambar pasangan capres yang terpasang. Tim juga memberi tahu bahwa apa yang dilakukan oleh awak angkutan itu melanggar aturan.

Salah satu sopir angkot, Wahyudi mengaku hanya ikut-ikutan memasang stiker caleg karena mendapatkan imbalan Rp.100.000. Namun dia mengaku tidak tahu bahwa hal itu melanggar aturan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal Odilia Amy Wardayani mengatakan penertiban APK dilakukan karena sebelumya Bawaslu sudah melakukan sosialisasi kepada partai politik maupun tim suksesnya. Mengacu Pasal 51 ayat 2 Peraturan KPU, peserta pemilu hanya bisa menggunakan mobil pribadi berpelat hitam sebagai tempat penempelan branding.

“Kami mengingatkan kepada semua peserta pemilu, baik calon presiden-wakil presiden, maupun calon legislatif dari parpol hingga perorangan. Dilarang menggunakan fasilitas umum sebagai sarana untuk memasang alat peraga kampanye,” kata Odilia Amy Wardayani.

Laporan Akhir Tahun Hasil Pengawasan Bawaslu Kendal

2019-01-03T02:15:00.003-08:00

KENDAL – Bawaslu Kendal sampaikan laporan akhir tahun hasil giat pengawasan Pemilu selama 2018. Laporan disampaikan sebagai tanggung jawab kepada publik kerena Bawaslu adalah lembaga publik.

Menurut data Bawaslu Kendal, hanya ada 14 partai politik (parpol) yang berhak ikut Pemilu. “Sebelumnya, pendaftar ada 16 parpol. Tetapi satu parpol tidak menyerahkan berkas, jadi 15. Namun, dari 15 setelah diverifikasi, 14 dinyatakan lolos,” kata Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal Wahidin Said, Kamis, (3 Januari 2019) siang.

Masih menurut Said, hal itu berimbas sampai batas waktu yang dijadwalkan ada satu parpol tidak serahkan Laporan Akhir Dana Kampanye (LADK). “Berikutnya, ada satu parpol tidak serahkan LADK lantaran juga tidak mengajukan caleg,” imbuh Wahidin Said.

Sementara dari segi penindakan pelanggaran, Bawaslu Kendal mencatat sangat banyak pelanggaran administratif Pemilu. “Tidak kurang 793 Alat Peraga Kampanye atau APK kami tertibkan karena langgar aturan. Data ini per 2018 saja. Sangat mungkin akan bertambah lagi,” terang Koordiv Penindakan Pelanggaran Ubaidillah.

“Di sisi lain, dari total 37 kegiatan kampanye yang kami awasi, belum ada pelanggaran pidana Pemilu,” lanjut Ubaidillah. Ubaid lalu menambahkan ada laporan dugaan pembakaran, perusakan dan hilangnya APK dan bendera. “Namun, laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materiilnya. Juga, investigasi yang kami lakukan tidak bisa ditindak lanjuti karena bukti-bukti yang kami peroleh tidak cukup mengarah kepada dugaan pelanggaran” lanjut Ubaidillah.

Bawaslu Kendal menyampaikan informasi sebagai bentuk kerja selama ini. “Bahwa selama 2018 Bawaslu Kendal sudah berupaya maksimal. Sosialisasi, pencegahan dan penindakan atas pelanggaran. Setidaknya tidak ada pelanggaran pidana,” kata Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani.

“Hanya saja yang masih perlu jadi evaluasi adalah pelanggaran administratif, yaitu, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye masih banyak melanggar. Peserta harus buka lagi aturannya, dipatuhi. Jika perlu tanyakan ke Bawaslu. Kami selalu terbuka untuk masyarakat Kendal,” pesan Odilia.

sumber: http://jateng.bawaslu.go.id/2019/01/03/laporan-akhir-tahun-hasil-pengawasan-bawaslu-kendal/

Bawaslu Kendal: Penanganan Dugaan Perusakan APK Dihentikan

2019-01-01T20:38:00.001-08:00

KENDAL — Bawaslu Kendal dalam dua minggu terakhir ini tengah menangani laporan dugaan perusakan Alat Peraga Kampanye (APK). Namun, karena laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil, maka penanganan atas laporan tersebut dihentikan.

“Bawaslu Kendal memang mendapat laporan dari salah satu tim caleg bahwa ada tiga APK rusak dan hilang,” kata Ubaidillah Kordiv Penindakan Bawaslu Kendal, Rabu, (2 Januari 2019) pagi.

APK rusak dan hilang yang dimaksud Ubaidillah berada di Lingkar Pasar Kendal, Pertigaan Dempelrejo Ngampel dan di Perempatan Kebonharjo Patebon.

“Tetapi, pleno Bawaslu Kendal menyatakan laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Karena pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materiil laporan hingga batas waktu yang ditentukan,” tambah Ubaidillah, pria berkumis tebal itu.

Dalam waktu beriringan laporan perusakan APK juga diterima oleh Panwaslu Kaliwungu Selatan (Kasela), Kendal. Hanya saja dari tim caleg yang berbeda.

“Kami juga mendapat laporan perusakan APK, lokasi di Kasela. Cuma hingga batas waktunya pelapor juga tidak melengkapi syarat formil dan materiil laporan. Sehingga kami tidak bisa menindaklanjuti,” timpal Ketua Panwaslu Kasela Indardi.

Sedangkan Kordiv Hukum Bawaslu Kendal Arief Musthofifin menerangkan ada ancaman sanksi cukup berat bagi pelaku jika dugaan perusakan APK terbukti.

“Pada Pasal 280 ayat (1) huruf g UU Pemilu ada larangan merusak dan/atau menghilangkan APK oleh pelaksana, peserta dan tim kampanye. Sanksinya penjaran maksimal 2 tahun dan denda Rp 24 juta,” kata Arief Musthofifin.

Selanjutnya, Bawaslu Kendal berpesan agar siapapun jangan merusak atau menghilangkan APK

sumber: http://jateng.bawaslu.go.id/2019/01/02/bawaslu-kendal-penanganan-dugaan-perusakan-apk-dihentikan/

Bawaslu Kendal Ingatkan Parpol Tertibkan Gambar Kampanye di Angkutan Umum

2018-12-28T17:43:00.001-08:00

KENDAL — Bawaslu Kendal ingatkan kontestan Pemilu baik peserta Pilpres, Pileg dan Calon DPD untuk menertibkan angkutan umum yang dibranding gambar kampanye.

Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kendal Ubaidillah menyampaikan branding angkutan umum salahi aturan Pemilu.

“Menurut regulasi yang ada, di mobil angkutan umum tidak boleh dipasang gambar dan/atau simbol peserta Pemilu, atau tidak boleh dibranding untuk kampanye,” kata Ubaidillah di kantornya, Jum’at, (28/12/2018) siang.

Ubaidillah juga menerangkan pihaknya menemukan banyak mobil angkutan umum di wilayah Kabupaten Kendal yang dijadikan ajang branding kampanye.

“Maka, kami peringatkan kepada partai, calon DPD dan tim kampanye Pilpres untuk mencopot dalam tempo 1×24 jam sejak hari ini. Bila tidak dilakukan, Bawaslu beserta pihak terkait akan menertibkan,” lanjut Ubaidillah.

Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani menegaskan pihaknya telah melayangkan surat kepada para kontestan Pemilu dan timnya.

“Tadi surat peringatan sudah saya tanda tangani dan sudah dikirim. Intinya, adalah kewajiban peserta untuk menertibka n sendiri branding kampanye di angkutan umum. Semoga mereka menindaklanjuti peringatan kami,” kata Odilia.

Sementara Kordiv Hukum dan Datin Arief Musthofifin menerangkan bahwa sukses Pemilu juga diukur dari ketaatan terhadap aturan.

“Perlu diingat kembali bagi peserta, bahwa sukses Pemilu di antara ukurannya adalah ketaatan terhadap peraturan. Maka, koridor aturan inilah yang mesti dipegang teguh dalam aktivitas peserta, pelaksana dan tim kampanye,” tandas Arief Musthofifin.

Sumber: http://jateng.bawaslu.go.id/2018/12/28/bawaslu-kendal-ingatkan-parpol-tertibkan-gambar-kampanye-di-angkutan-umum/

Jelang Pileg dan Pilpres, Ormas di Kendal Deklarasi Pemilu 2019 Damai

2018-10-31T20:40:00.002-07:00

Sejumlah organisasi massa di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Jateng), mendeklarasikan diri serta berikrar mengawal Pemilu 2019 aman dan damai. Insiatif tersebut didasarkan untuk menghindari perpecahan atas perbedaan pilihan saat pemilu mendatang.

Pantauan iNews, ikrar dan deklarasi pemilu damai ini diikuti perwakilan organisasi massa bersama dengan polisi, TNI dan penyelenggara pemilu. Dalam ikrarnya, ormas di Kendal menyatakan akan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, para ormas berjanji akan turut serta menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam mendukung Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 aman dan bermartabat.

sumber:https://www.inews.id/daerah/jateng/jelang-pileg-dan-pilpres-ormas-di-kendal-deklarasi-pemilu-2019-damai/306634

Bawaslu Kendal Ajak 30 LSM Wujudkan Pemilu Damai

2018-10-31T20:39:00.000-07:00

Bawaslu Kabupaten Kendal ajak 30 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ciptakan Pemilu 2019 yang damai di wilayah Kabupaten Kendal.

Ajakan disampaikan Anggota Bawaslu Kendal Arief Musthofifin dalam Seminar Kabangsaan yang digagas LSM Prasasti, di RM Adilla, Rabu (31/10/2018).

"Pemilu adalah pesta demokrasi. Maka, lazimnya pesta, haruslah berisi kegembiraan. Tidak dengan menyebar fitnah, kebohongan dan permusuhan. Karena itu semua bisa berakibat pada perpecahan," jelas Arif.

Dalam seminar bertajuk Membangun Persatuan Nasional Guna Menciptakan Pemilu Damai 2019, Arief juga menyampaikan tolok ukur keberhasilan Pemilu.

"Di antara ukuran Pemilu damai yang bersih dan bermartabat yaitu ketaatan terhadap peraturan. Baik aturan Pemilu ataupun regulasi lain yang terkait. Tidak memainkan hoaks, isu sara dan politik uang. Dengan demikian Pemilu di Kendal akan aman dan nyaman," katanya.

Pemerintah Kabupaten Kendal juga menyampaikan hal senada. Dalam sambutan Bupati Kendal Mirna Annisa yang dibacakan Ardi Lukfyarso dari Kesbangpol disampaikan bahwa kampanye harus dilaksanakan secara damai.

"Kampanyelah dengan damai. Kampanye dengan aman. Jangan saling menghujat dan jangan saling menghina," kata Bupati Kendal Mirna Annisa melalui Ardi Lukfyarso.

Lebih lanjut, dalam kampanye, semestinya yang ditampilkan visi misi dan program kerja.

"Tampilkan program, visi misi Anda, untuk meyakinkan masyarakat agar memilih Anda," lanjutnya

Tidak ketinggalan, Kodim 0715/Kendal yang juga diundang dalam seminar mengingatkan pentingnya menjaga persatuan.

"Perbedaan di antara kita adalah kenyataan. Namun, jangan sampai merusak persatuan, sebagaimana tema seminar ini. Walau kita berbeda, partai berbeda, kita semua tetap satu jua. Kalau ada pelanggaran laporkan ke Bawaslu," kata Kapten Sugiatmoko mewakili Kodim 0715/Kendal.

Sementara Polres Kendal mengingatkan perlunya kesadaran akan perbedaan.

"Sudah sewajarnya kita berbeda, tetapi secara etis tidak bermusuhan. Kami sangat mengapresiasi giat LSM Prasasti beserta seluruh LSM di Kabupaten Kendal ini untuk Pemilu damai. Semoga diikuti elemen masyarakat lain hingga tercipta Pemilu damai sampai akhir nanti," jelas AKBP Supraptoyo Kabag OPS Polres Kendal.

sumber:http://www.rmoljateng.com/read/2018/10/31/13463/Bawaslu-Kendal-Ajak-30-LSM-Wujudkan-Pemilu-Damai-

Bawaslu Kendal Juga akan Fokus Berantas Informasi Hoax saat Kampanye Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Bawaslu Kendal Juga akan Fokus Berantas Informasi Hoax saat Kampanye, http://jateng.tribunnews.com/2018/10/01/bawaslu-kendal-juga-akan-fokus-berantas-informasi-hoax-saat-kampanye?fbclid=IwAR087TQQkUZ2i8oY97xZGi9z5hXigu2lFiXu04FSpIcSI7keWznd6BDMa8w. Penulis: Dhian Adi Putranto Editor: suharno

2018-10-29T23:30:00.001-07:00

Untuk menangkal berita palsu dan menyebar fitnah yang menyerang peserta kampanye baik calon presiden maupun calon legeslatif dalam media massa,

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah bekerja sama dengan Dewan Pers.

Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Saka setelah acara Deklarasi Pemilu Damai 2018 di Kendal pada Senin (1/10/2018) yang dikuti oleh para partai peserta pemilu, dan forkompinda Kendal.

Ia mengatakan tak hanya bekerja sama dengan dewan pers saja dalam upaya penangkalan berita palsu.

Pihaknya juga telah bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menghalau penyebaran berita palsu pada media penyiaran.

"Sedangkan untuk di media sosial maupun internet kami juga telah membentuk satgas tersendiri yang nantinya akan mengawasi penyimpangan penggunaan internet," katanya.

Sedangkan upaya deklarasi ini juga sebagai pengingat bagi masyarakat dan peserta pemilu bahwa pengawasan terhadap proses pemilu tetap dilaksanakan terlebih memasuki masa kampanye agar proses pesta rakyat ini berjalan dengan damai dan terhindar dari kampanye hitam yang membuat perpecahan bangsa.

"Kami akan terus mengawasi namun alangkah sangat membantu jika masyarakat ikut juga mengawasi proses kampanye," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur menuturkan bahwa pihaknya sangat mendukung deklarasi pemilu damai.

Menurutnya kegiatan itu patut diberikan apresiasi karena akan menciptakan situasi kondusif dalam pemilu.

"Ini merupakan moment penting agar terlaksana pemilu yang aman dan damai di Kabupaten Kendal,"pungkasnya.

sumber:http://jateng.tribunnews.com/2018/10/01/bawaslu-kendal-juga-akan-fokus-berantas-informasi-hoax-saat-kampanye?fbclid=IwAR087TQQkUZ2i8oY97xZGi9z5hXigu2lFiXu04FSpIcSI7keWznd6BDMa8w

Parpol Di Kendal Ucap Janji Pemilu Bersih

2018-10-29T23:22:00.002-07:00

Bawaslu Kendal memprakarsai komitmen dan janji partai politik atau peserta Pemilu untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang bersih dan bermartabat. Janji tersebut diucapkam dalam Launching Pengawasan Pemilu 2019 yang diadakan Bawaslu Kendal di Hotel Sae Inn Kendal.
Dengan dipandu salah satu parpol, mereka serentak mengatakan janji lima hal kepada masyarakat Kabupaten Kendal. Di antara janjinya yaitu,

"Tidak akan menggunakan politik uang, menyebarkan fitnah, berita bohong dan menggunakan isu sara," ucap janji mereka Senin, (01/102018)

Tidak cukup sampai di situ. Para kontestan Pemilu di wilayah Kabupaten Kendal ini juga janji berkompetisi secara sehat sesuai aturan main yang berlaku.

Ucap janji peserta Pemilu tersebut juga disaksikan Ketua Bawaslu Jateng Fajar SAKA serta Forkorpimda Kabupaten Kendal.

"Pemilu akan bersih dan bermartabat jika dilaksanakan sesuai aturan. Silahkan peserta Pemilu bersaing untuk anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden. Tetapi harus ingat, endingnyan untuk NKRI," ujar Fajar SAKA

sumber:http://www.rmoljateng.com/read/2018/10/01/12202/Parpol-Di-Kendal-Ucap-Janji-Pemilu-Bersih-?fbclid=IwAR1-No4a0knI8vSDDwQzthstkEYck_d3-V-cpnwJRCTIRntbiaxG-l18H6o

Wabup Kendal Serukan Kampanye Damai

2018-10-29T23:17:00.000-07:00

Wakil Bupati Kendal Masrur Masyur menyerukan kepada partai politik peserta pemilu maupun tim suksesnya untuk melakukan kampanye damai. Kegiatan kampanye yang damai bisa membawa situasi yang kondusif.

"Kedamaian merupakan salah satu pondasi penting dalam membangun negara. Parpol supaya menciptakan situasi kondusif selama masa kampanye dan sesudahnya,’’ kata dia pada Launching Pengawasan Pemilu Bersih dan Bermartabat yang digelar Bawaslu Kendal di Hotel Sae Inn, Senin (1/10).

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan deklarasi kampanye yang dibacakan perwakilan parpol peserta Pemilu 2019. Masrur mengatakan, deklarasi dan launching tersebut, merupakan momentum penting untuk bisa menciptakan pemilu damai dan bersih.

‘’Lakukan kampanye dengan damai. Jangan saling menghina maupun menghujat. Caleg agar memaparkan visi misi agar menarik minat masyarakat dalam menentukan pilihan,’’ tambahnya.

Dia juga berpesan, supaya bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang bisa membuat kehancuran dan terpecah belah di kalangan masyarakat.

‘’ASN, TNI, Polri, Bawaslu, dan KPU supaya bisa bekerja dengan baik, bersikap netral, dan transparan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,’’ kata dia.

Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Saka, mengajak semua peserta Pemilu 2019 menegakkan pemilu bersih dan bermartabat karena apa yang dikerjakan sekarang adalah untuk generasi penerus.

‘’Apapun yang dilakukan dalam Pemilu 2019 adalah untuk Indonesia. Hindari politik uang, isu sara, dan menyebarkan berita hoaks,’’ tuturnya.

Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Amy Wardayani, menyatakan hal senada. Dirinya mengajak parpol peserta Pemilu 2019 untuk menaati aturan yang ada demi terwujudnya pemilu yang sukses dan damai.

‘’Sekarang sudah memasuki tahapan kampanye. Parpol agar melaksanakan kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku,’’ kata dia.

Kasat Intelkam Polres Kendal, AKP Suwarno, Polres Kendal bersama institusi terkait siap mengamankan jalannya proses tahapan Pemilu 2019.

‘’Kami berharap parpol yang hendak menggelar kampanye, supaya mengajukan permohonan ke Polres Kendal, sehingga kami bisa membantu pengamanan selama acara berlangsung,’’ ucapnya.

sumber:https://www.suaramerdeka.com/news/baca/129610/wabup-kendal-serukan-kampanye-damai?fbclid=IwAR2-ktOB9AP4OV5j6W-CpHGlCsJIR_3jZJPIF3oFDKit9kP11FHRryttB4A

Atas Prakarsa Bawaslu Kendal, Parpol Janjikan Pemilu Bersih dan Bermartabat

2018-10-29T23:11:00.000-07:00

Bawaslu Kendal memprakarsai komitmen dan janji partai politik atau peserta Pemilu untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang bersih dan bermartabat. Janji tersebut diucapkam dalam launching Pengawasan Pemilu 2019 yang diadakan Bawaslu Kendal, Senin (1/10/) di Hotel Sae Inn.

Dipandu salah satu parpol, mereka serentak mengatakan janji lima hal kepada masyarakat Kabupaten Kendal. Di antara janjinya yaitu tidak akan menggunakan politik uang, menyebarkan fitnah, berita bohong dan menggunakan isu sara.

Tidak cukup sampai di situ, para kontestan Pemilu di wilayah Kabupaten Kendal ini juga janji berkompetisi secara sehat sesuai aturan main yang berlaku. Tunduk dan patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ucap janji peserta Pemilu tersebut disaksikan Ketua Bawaslu Jateng Fajar SAKA, Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur, Sekda Muh. Thoha, Kajari Yudi Hendarto dan Kasat Intelkam Polres Suwarno. Berikutnya, Ketua FKUB Ubaidillah, Ketua MUI Asroi Thohir serta instansi lain seperti Kodim, PN dan KPU. Tidak ketinggalan empunya gawe Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani juga menyaksikan.

Ketua Bawaslu Jateng Fajar Subkhi Abdul Kadir Arif dalam orasi Pemilu damai menyampai pesan-pesan penting.

“Pemilu akan bersih dan bermartabat jika dilaksanakan sesuai aturan. Silahkan peserta Pemilu bersaing untuk anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden. Tetapi harus ingat, endingnyan untuk NKRI,” kata Fajar.

Pernyataan tersebut selaras apa yang disampaikan Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur dalam sambutannya.
“Lakukan kampanye dengan aman, damai dan kondusif. Jangan saling hujat menghujat. Berilah kesadaran kepada masyarakat untuk memilih yang terbaik,” kata Masrur Masykur.

Sementara Kasat Intelkam Polres Suwarno menyoroti kampanye tanpa pemberitahuan ke pihak kepolisian.

“Sampai saat ini belum ada pemberitahuan kampanye ke Polres. Padahal itu penting. Dengan pemberitahuan kami bisa memetakan kerawanan dan setting antisipasinya. Karena tugas Polri adalah melindungi dan mengayomi masyarakat,” kata Suwarno.

Sedangkan Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani mengucapkan selamat kepada peserta Pemilu. “Selamat kami sampaikan kepada peserta Pemilu untuk berkampanye. Lakukan dengan semangat menolak politik uang, berita hoaks dan isu sara,” kata Odilia.

Acara launching pengawasan yang diisi deklarasi Pemilu bersih dan bermartabat ini ditutup doa untuk Kabupaten Kendal dan korban bancana tsunami di Palu yang dipimpin Ketua FKUB Kendal Ubaidillah. Lantas disusul penandatanganan naskah janji oleh peserta Pemilu dan saksi.

sumber:https://nusantaranews.co/atas-prakarsa-bawaslu-kendal-parpol-janjikan-pemilu-bersih-dan-bermartabat/?fbclid=IwAR1tefcvzaFtdcOagXIiYiQ23y-xIrT5etNoqOO6_eI8jDyi9dTGxCPLkHM

Bawaslu Kendal Diharapkan Jadi Penyeimbang Dinamika Pemilu

2018-10-29T22:48:00.002-07:00

Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur berharap Bawaslu menjadi penyeimbang dalam dinamika proses Pemilu serentak 2019. Sehingga tercipta situasi aman dan nyaman di tengah masyarakat. "Kami berharap masyarakat merasa aman dan nyaman dalam Pilpres dan Pileg serentak 2019," kata Masrur Masykur di kantornya saat dikunjungi rombongan Bawaslu Kendal, Kamis, (27/9).

Tidak cukup itu, Masrur juga menyampaikan masukan kepada Bawaslu Kendal supaya tercapai situasi aman dan nyaman di Kendal. Mengingat Pemilu serentak dimungkinkan banyak terjadi dinamika di tengah masyarakat.

"Bawaslu dapat berperan sebagai balanching atau penyeimbang atas berbagai persolan dalam Pemilu. Apalagi Pilpres dan Pileg berlangsung serentak, berpotensi timbul banyak persoalan, sedangkan parpol atau peserta Pemilu kami harapkan bisa fair play. Jadi, Pemilu berjalan sehat dan riang gembira," tambah Masrur.

Untuk menuju Pemilu bersih, damai dan riang gembira, Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani berharap kehadiran Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur dalam Deklarasi Pemilu Damai yang digagas lembaganya "Rencananya, Senin, 1 Oktober 2018 Bawaslu Kendal mengadakan Deklarasi Pemilu Damai. Kami berharap kesediaan Bapak Wakil Bupati hadir dalam deklarasi," minta Odilia kepada Wakil Bupati langsung.

Anggota Bawaslu Kendal Arief Musthofifin juga turut menyampaikan format Deklarasi Pemilu Damai. "Dalam deklarasi nanti ada orasi damai, pembacaan dan tanda tangan naskah deklarasi, doa lintas agama lalu pelepasan balon udara," kata anggota Bawaslu Kendal termuda yang akrab disapa Mas Arief ini.

Wakil Bupati Masrur Masykur sangat apresiatif atas rencana Bawaslu Kendal untuk Deklarasi Pemilu Damai. Jika tidak berhalangan akan pula hadir dalam helat tersebut.

sumber:https://www.suaramerdeka.com/news/baca/128666/bawaslu-kendal-diharapkan-jadi-penyeimbang-dinamika-pemilu?fbclid=IwAR2CS4ZTLWRulGbBkgxA2nVyWd96zYpjspqgwHGSrh19xbZJtgP0AHQKm7o

Wakil Bupati Kendal Berharap Bawaslu Dapat Menjadi Penyeimbang Ketika Pemilu

2018-10-29T22:37:00.000-07:00

Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur berharap Bawaslu dapat menjadi penyeimbang dalam dinamika proses Pemilu serentak 2019. Sehingga tercipta situasi aman dan nyaman di tengah masyarakat.
"Kami berharap masyarakat merasa aman dan nyaman dalam Pilpres dan Pileg serentak 2019," kata Masrur Masykur di kantornya saat dikunjungi rombongan Bawaslu Kendal, Kamis (27/9/2018).

Tidak cukup itu, Masrur juga menyampaikan masukan kepada Bawaslu Kendal supaya tercapai situasi aman dan nyaman di Kendal. Mengingat Pemilu serentak dimungkinkan banyak terjadi dinamika di tengah masyarakat.

"Bawaslu dapat berperan sebagai penyeimbang atas berbagai persolan dalam Pemilu. Apalagi Pilpres dan Pileg berlangsung serentak, berpotensi timbul banyak persoalan," sambut Masrur Masykur dengan ramah.

"Sedangkan parpol atau peserta Pemilu kami harapkan bisa fair play. Sehingga Pemilu berjalan sehat dan riang gembira," tambah Masrur.

Untuk menuju Pemilu bersih, damai dan riang gembira, Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardayani berharap kehadiran Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur dalam Deklarasi Pemilu Damai yang digagas lembaganya.

"Rencanya, Senin, 1 Oktober 2018 Bawaslu Kendal mengadakan Deklarasi Pemilu Damai. Kami berharap kesediaan Bapak Wakil Bupati hadir dalam deklarasi," minta Odilia kepada Wakil Bupati langsung.

Anggota Bawaslu Kendal Arief Musthofifin juga turut menyampaikan format Deklarasi Pemilu Damai.

"Dalam deklarasi nanti ada orasi damai, pembacaan dan tanda tangan naskah deklarasi, doa lintas agama lalu pelepasan balon udara," jelas Arif

Wakil Bupati Masrur Masykur sangat apresiatif atas rencana Bawaslu Kendal untuk Deklarasi Pemilu Damai. Jika tidak berhalangan akan pula hadir dalam helat tersebut.
sumber:http://www.rmoljateng.com/read/2018/09/27/12020/Wakil-Bupati-Kendal-Berharap-Bawaslu-Dapat-Menjadi-Penyeimbang-Ketika-Pemilu-?fbclid=IwAR3hAkYiqv0s8rtL1VnudFtEbdyUMU6O8-HsL5sFt8eZhRNh42hkVwYZAQE